Warga Miskin Masih Sulit Nikmati Pendidikan

Warga Miskin Masih Sulit Nikmati Pendidikan

BANDUNG, (PRLM).- Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Prof. Mohamad Surya mengatakan, terlalu banyak tangan yang merasa berhak mengurus pendidikan nasional tanpa memedulikan ketepatan maknanya. Akibatnya, pendidikan nasional belum mampu mewujudkan diri sebagai infrastruktur pengembangan sumber daya manusia.

Kondisi pengurusan pendidikan nasional tersebut diberi kiasan Sunda oleh Mohamad Surya sebagai kokod monongeun, yang dalam arti sebenarnya merujuk pada pisang yang kondisinya tidak matang dan tidak mentah, akibat terlalu banyak kokod atau tangan yang memegang.

"Kokod yang ikut mengurusi pendidikan itu seperti, kokod politik yang merasa lebih berkepentingan demi kekuasaan dan kemenangan, kokod kekuasaan yang ingin menerapkan kepentingan kekuasaan, ada juga kokod bisnis yang berdalih mengurus pendidikan, namun, sebenarnya demi kepentingan bisnis," ungkapnya, seusai Seminar Internasional Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Nusantara (Uninus) dengan tema "Komparasi Sistem Pendidikan Indonesia, Singapura, Turki", di Aula Uninus, Bandung, Sabtu (15/1).

Secara jujur, lanjut dia, harus diakui pendidikan nasional telah memperlihatkan banyak kemajuan. Mulai dari pemberantasan buta huruf, hingga program wajib belajar pendidikan dasar enam tahun yang berjalan cukup baik. Namun, masih banyak terdapat warga negara Indonesia yang belum menikmati pendidikan yang menjadi hak asasinya. Pendidikan masih dirasakan berat bagi warga negara yang miskin.

"Di sisi lain, para politisi dengan mudahnya berkampanye pendidikan gratis," ujar Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia dan Universitas Pasundan itu.

Meskipun pendidikan merupakan kepentingan dan tanggung jawab bersama, lanjut dia, tidak berarti semua dapat ikut langsung mengurus pendidikan. "Penanganan pendidikan ahrus dilakukan secara proporsional oleh kokod yang berkewanangan secara formal dan profesional," tuturnya.


Tags: