Senin, 24 April 2017






Artikel - Membincang SKB 2 Menteri

SKB No. 1/BER/Mag-Mdn/1969 atau cukup disebut SKB (2 Menteri) diakui banyak pihak telah menjadi momok bagi kebebasan beribadah di tanah air. Kebijakannya yang diimplementasikan secara diskriminatif dan memihak secara kasat mata makin menekan minoritas. Paradigma mayoritas-minoritas yang menjiwainya akan mengancam landasan kehidupan berbangsa yang toleran.

SKB tersebut yang mengatur perihal pendirian rumah ibadat sesungguhnya tidak mempunyai dasar hukum yang kuat, belum lagi kandungan isinya yang penuh dengan multitafsir. Jika memang dipaksakan juga oleh Pemerintah untuk tetap di pertahankan maka jelas Pemerintah tidak memahami landasan dan dasar hukum dan telah melanggar konstitusi.

Demikian antara lain rekomendasi dari Diskusi Ahli "Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan di Indonesia“ yang diselenggarakan oleh Komnas HAM-ICRP pada hari Rabu, 16 November 2005 di Jakarta. Dalam diskusi ini hadir antara lain Chandra Setiawan (Komnas HAM), Romo Hariyanto (ICRP), Dawam Rahardjo (intelektual muslim), Imam Tolkhah (Litbang Depag) serta beberapa tokoh agama dari berbagai majlis keagamaan di Jakarta.

Kehadiran Imam Tolkhah ternyata banyak dimanfaatkan peserta untuk “mengkritik” dan “menumpahkan” uneg-unegnya terutama terhadap Depag yang terkait langsung dengan SKB. Beberapa kali fasilitator diskusi mengingatkan peserta agar tidak melancarkan serangan ekstrim kepada Imam Tolkhah yang ‘kebetulan’ diundang dan bersedia hadir dalam diskusi.

Berbeda dengan kebanyakan peserta yang mempersoalkan SKB sebagai batu sandungan kemerdekaan umat beragama dalam beribadah, Imam Tolkhah justru menyampaikan laporan Menteri Agama yang antara lain memaparkan data kenaikan jumlah rumah-rumah ibadah pasca berlakunya SKB.

Misalnya rumah ibadah umat Islam, pada tahun 1977 jumlah mesjid ada 392.44, pada tahun 2004 naik hingga 50% menjadi 634.834. Kristen pada tahun 1977, rumah ibadahnya 18.909, pada tahun 2004 naik menjadi 43.909. Katholik dari 4.934 menjadi 12.473, dan seterusnya.

Pernyataan Imam Tolkhah langsung disanggah dengan cerdas oleh Dawam Rahardjo. Menurut Dawam, data statistik yang disuguhkan sangat mudah dimanipulasi, terutama jika angka dasarnya kecil.

“Sebagai contoh,” tutur Dawam, “gereja dalam 1 bulan misalnya tambah 1, kalau dipresentasikan itu 100% naiknya. Tapi kalau misalnya jumlah mesjid 1000, ya mbok ditambah satu atau 10 ya cuma 10%, 2% dsb”. Ditambahkan Dawam, dikemukakannya data statistik sedemikian hanyalah akal-akalan yang tidak jujur untuk menutupi masalah yang sebenarnya yaitu penghalangan orang untuk pergi beribadah.

Oleh karena itu, Dawam lebih lantang mengusulkan agar SKB ini tidak perlu dibicarakan lagi. Langsung cabut dan ganti dengan UU Kebebasan Beragama.







©2008 - 2015 Direktorat Jenderal Pendidikan Islam - Kementerian Agama Republik Indonesia
Halaman ini diproses dalam waktu 0.003696 detik